1 Januari: Tahun Baru – Hari Libur Nasional 3 Januari: Hari Departemen Agama Republik Indonesia 5 Januari: Hari Korps Wanita Angkatan Laut 10 Januari: Hari Gerakan Satu Juta Pohon 10 Januari: Hari Lingkungan Hidup Indonesia 10 Januari: Hari Tritura 15 Januari: Hari Peristiwa Laut dan Samudra atau Hari Dharma Samudra 25 Januari: Hari Gizi dan Makanan 25 Januari: Hari Kusta Internasional 5 Februari: Hari Peristiwa Kapal Tujuh, Hari Lahir HMI

Banten Siapkan Rencana Aksi Tingkatkan Index Pembangunan Pemuda

  • Kedeputian,Kepemudaan,Pemerintah Daerah
  • Senin, 12 November 2018

DEPUTI 1 | Serang – Provinsi Banten mulai menyiapkan rencana aksi daerah dan desain pembangunan kepemudaan guna meningkatkan Index Pembangunan Pemuda (IPP) yang masih rendah. Guna menyiapkan hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten mengundang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Dinas-Dinas terkiat baik di tingkat provinsi maupun kabuaten / kota se-Banten, untuk membedah berbagai persoalan dan kelemahan yang membuat  IPP di Provinsi Ujung Kulon ini lebih rendah dibanding provinsi lain.

IPP atau Youth Development Index (YDI) mencakup lima domain yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Dalam IPP 2016 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), IPP Provinsi adalah 49,17 dan menempati peringkat 22 dari 34 provinsi. Nilai IPP tersebut juga berada di bawah rata-rata nasional yaitu 50,17. Indeks ini memiliki rentang nilai 0-100.

“Kita sengaja menggelar semua pihak dalam rapat ini untuk membedah dan merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan agar IPP dan peringkat nasionalnya naik,” kata Kabid Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Banten, Nurmetia Priliani saat membuka rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Bidang Program Pengembangan Kepemudaan di Kantor BAPPEDA Provinsi Banten di Serang, Jumat (9/11).

Nurmetia mengakui Banten memiliki tantangan pembangunan berupa disparitas antar daerah, tingkat SDM, dan sarana prasarana yang belum memadai. Saat ini, Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan.

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Keemenpora Esa Sukmawijaya  saat mewakili Deputi 1 Kemenpora menjadi narasumber dalam rapat Koordinasi tersebut mengatakan,  Jika dilihat dari analisa data, indeks capaian terendah Banten ditemui dalam tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi. “Kemudian juga rendahnya pemuda berwirausaha dan tingkat pengangguran di usia pemuda yang tinggi,” ujar Esa Sukmawijaya.

Esa sebetulnya mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Banten dalam pembangunan kepemudaan. Apalagi, Banten merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melahirkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan pada 2014 dengan memasukkan anggaran minimal 2 persen untuk kepemudaan. Perda tersebut menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Namun demikian, Perda Kepemudaan rupaya belum cukup untuk mendorong implementasi pembangunan kepemudaan sesuai yang diharapkan. Fenomena ini sebetulnya juga terjadi di tingkat nasonal yang membuat IPP masih terbilang rendah hingga 2016 yang baru mencapai 50,17.

Guna meningkatkan IPP tersebut, Provinsi Banten juga diminta untuk menyiapkan rencana aksi daerah dalam pembangunan kepemudaan. “Nanti kita akan undang semua provinsi  untuk membahas rencana aksi daerah sebagai bagian dari rencana aksi nasional yang akan dirumuskan pemerintah guna memenuhi target meningkatkan Index Pembangunan Pemuda secara nasional,” ujar Esa.

IPP merupakan tolok ukur kemajuan pemuda yang dikembangkan bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dan didukung United Nations Population Fund (UNFPA). IPP mencakup lima domain yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. (jir)