Selamat Beraktifitas, Pemuda Maju Olahraga Jaya....................... Hari Rabu, 27 Juni 2018 Libur Nasional untuk Pilkada Serentak SUKSESKAN ASIAN GAMES DAN ASIAN PARA GAMES 2018 PEMUDA INDONESIA KEREN AKSIMU......PEMUDA INDONESIA BERANI BERSATU....

Kemenpora Dukung Peluncuran Indeks Pembangunan Kepemudaan Tahun Ini

  • Kementerian
  • Selasa, 27 Februari 2018
DEPUTI I | Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung penuh peluncuran Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK) pada tahun ini. Sebab dengan adanya indeks pembangunan kepemudaan, fokus pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap program kepemudaan ke depan menjadi lebih terukur.  “Kerja-kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap program kepemudaan ke depan menjadi lebih terencana dan berdasarkan angka kuantitatif. Yang artinya apa yang diinginkan oleh pemuda untuk pengembangan dirinya bisa lebih detail dan tepat sasaran,” ujar Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Prof Faisal Abdullah usai melakukan persiapan akhir menjelang launching Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK) pada tahun ini di Hotel Sari Pasifik, Jakarta, Senin, (26/2).    Selain Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora,  rapat  persiapan akhir Launching IPK yang dipimpin Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi ini juga dihadiri Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS, M. Sairi Hasbullah dan beberapa pejabat lintas kementerian dan lembaga.  Sebagaimana diketahui, Indonesia telah mendapatkan bonus demografi sejak tahun 2012. Menurut perhitungan, puncak bonus demografi itu akan terjadi pada tahun 2018-2030. Pada rentang waktu tersebut, proporsi usia produktif akan mencapai 68,1 % dari total penduduk Indonesia sebesar 255 juta orang. Dalam lingkup usia produktif itu, tentu jumlah pemuda yang ada di dalamnya sangat signifikan angkanya.    Kondisi yang mengandung tantangan dan ancaman tersebut, tentunya perlu disikapi dengan program nasional dan pelaksanaan agenda SDG's (Sustainable Development Goals) yang lebih semakin efektif dan terintegrasi. Upaya itu harus melibatkan pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga terkait, khususnya di bidang kepemudaan.     Untuk itu perlu ada acuan parameter bersama untuk kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pembangunan bidang kepemudaan. Salah satunya berupa Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK). (admin).